Gustafalattas ' Proud be Indonesian People

April 24, 2010

MENATAP PROSPEK PERTAHANAN INDONESIA DI TAHUN 2010: PERTAHANAN NEGARA DIKAITKAN DENGAN KEMAMPUAN NEGARA

Filed under: Uncategorized — Gustaf Al attas @ 6:26 pm

Penentu kekuatan nasional suatu negara terdiri dari yang bersifat natural / laten / terus menerus (demografi, potensi agrikultural, geografi dan SDA) dan sosial / aplikatif (militer, ekonomi, diplomasi, informasi, intelejen, teknologi, psikologis, penegakan hukum dan sosial budaya). Untuk menghasilkan kekuatan nasional yang ril, kekuatan nasional yang bersifat natural ini harus dapat ditransformasikan menjadi kekuatan nasional yang bersifat sosial / aplikatif. Tingkat keberhasilan suatu negara dalam mentranformasikan kekuatan yang bersifat natural menjadi kekuatan yang bersifat sosial / aplikatif secara dominan ditentukan oleh berbagai faktor yang secara umum mencakup akumulasi interaksi politik, sosial dan organisasional dalam suatu negara. Interaksi ini antara lain dijabarkan dalam bentuk sistem pengelolaan negara (termasuk sistem idiologi, ekonomi politik, kultural dan penegakan hukum), stabilitas dan efektifitas dari institusi-institusi yang berwenang, performa ekonomi, sikap inovatif dari penduduknya, tingkat pendidikan, struktur sosial, serta kualitas organisasi yang dimiliki oleh birokrasi pemerintah dan juga sektor non-pemerintahan.

Kemampuan transformasi menjadi kekuatan ril ini sangatlah penting. Sebagai ilustrasi, Indonesia adalah penghasil bahan-bahan mentah mineral dan tambang yang banyak digunakan untuk tipikal produk militer. Bahan-bahan tersebut antara lain adalah bauksit, alumunium, timah, mangan, nikel, platinum, titanium, dan tembaga. Bahan-bahan tersebut adalah bahan-bahan dasar untuk menciptakan berbagai tipikal produk militer seperti torpedo, baling-baling, silinder hidrolik, bahan pesawat terbang, bahan bakar oktan tinggi, rompi anti peluru, landing gear, alat-alat elektronika, mesin jet, sampai dengan kapal perang bertenaga nuklir.
Alvin Toffler mengatakan bahwa kekuatan dan kemampuan negara di era informasi berasal dari tiga hal, yaitu kemampuan mempengaruhi serta menekan negara lain (power / politics) yang antara lain melalui penggunaan kekuatan angkatan bersenjata (militer); wealth (ekonomi); dan knowledge (ilmu pengetahuan dan teknologi). Toffler menambahkan elemen knowledge pada pendekatan kekuatan negara versi klasik yang memfokuskan hanya pada faktor yaitu power dan wealth sebagai dua faktor utama kekuatan suatu negara di dalam konstelasi politik internasional.
Untuk artikel khusus Defender dalam membahas prospek pertahanan negara di tahun 2010 ini, fokus akan diberikan kepada elemen ekonomi yang berfungsi sekaligus sebagai means / sarana, ways / cara, dan ends-state / tujuan dari suatu negara. Elemen ekonomi inilah yang kemudian diperhitungkan sebagai faktor penentu dari kekuatan elemen militer suatu negara. Berdasarkan sejarah, selalu terdapat korelasi positif antara elemen ekonomi dengan elemen militer suatu negara. Awalnya, kekuatan militer diperlukan sebagai dasar stabilitas domestik dan luar negeri untuk terlaksananya pembangunan ekonomi; sementara untuk jangka panjang, elemen ekonomi merupakan faktor yang paling signifikan dan menentukan bagi nasib kekuatan militer suatu negara.

Ekonomi Sebagai Kekuatan Nasional Yang Menentukan

Seluruh spektrum konflik baik dari perang konvensional, aktifitas intelejen hingga perjuangan diplomasi pada masa damai, krisis dan masa perang, semuanya secara signifikan melibatkan elemen ekonomi. Negara menggunakan perangkat elemen ekonomi untuk mencapai tujuan nasional dan untuk mencari serta mentranformasikan sumber daya ekonomi tersebut. Bahkan negara juga dipengaruhi oleh berbagai fenomena dan kejadian ekonomi (seperti instabilitas politik di negara-negara produsen minyak, krisis ekonomi regional dan global, hingga embargo dan sanksi-sanksi ekonomi internasional lainnya) yang selanjutnya dapat mempengaruhi keamanan nasional dan pertahanan suatu negara. Kesepakatan negara-negara Arab produsen minyak yang memblokade suplai minyak ke negara-negara pendukung Israel dalam perang Yom Kippur 1973 adalah sebuah contoh dari fenomena ini.
Tidak hanya itu, seperti halnya aktor negara, aktor non-negara juga menggunakan kekuatan ekonomi untuk mempertahankan kepentingannya, melaksanakan perang, dan mempengaruhi lingkungan regional serta lingkungan global. Perang saudara / civil wars dan keinginan untuk memisahkan diri dari suatu negara tidak jarang terjadi karena dipicu oleh perebutan akan sumber-sumber daya ekonomi. Berbagai aktifitas ekonomi ini mencakup akses ke sumber daya mineral (water resources) dan bahan-bahan mentah untuk kepentingan produksi hingga mencakup berbagai aktifitas transformasi untuk mengubah sumber daya alam menjadi produk jadi yang selanjutnya berfungsi sebagai sumber daya finansial oleh suatu negara.
Tidak ada negara manapun yang dapat menjalankan aktifitas keamanan nasionalnya atau terlibat dalam konflik dan perang jika ekonomi nasionalnya tidak dapat beradaptasi dengan keadaan tersebut. Kemampuan untuk memperoleh, mengakumulasi, mentranformasi dan menggunakan sumber daya alam adalah kunci utama dalam perspektif keamanan nasional dan pertahanan negara, karena faktor ekonomi dapat menguatkan sekaligus membatasi aktifitas negara dalam pelaksanaan keamanan nasional dan pertahanan negara, dimana operasi militer dan aktifitas-aktifitas keamanan nasional lainnya sangat tergantung dari kapabilitas ekonomi yang dimiliki suatu negara. Dengan kata lain, tanpa kemampuan untuk memproduksi, mendanai dan mendukung berbagai aktifitas keamanan nasional, sebuah negara akan memiliki keterbatasan dalam menjaga, melindungi dan memajukan kepentingan nasionalnya pada lingkup domestik dan internasional.
Sebagai contoh, pengeluaran Departemen Pertahanan AS yang pada tahun 1940 adalah sebesar 0.69 Juta USD, meningkat menjadi 50 Miliar USD pada tahun 1945. Secara total, di pihak AS, PD II menghabiskan biaya tidak kurang dari 90 Miliar USD.Tentu saja jumlah ini tidak bisa ditutupi hanya dengan penyiasatan kebijakan pajak. Akhirnya untuk keperluan perang ini, pemerintah AS memobilisasi potensi dan kemampuan ekonomi nasionalnya dengan berbagai cara antara lain melalui berbagai penyiasatan hutang publik seperti penerbitan dan perpanjangan surat obligasi yang dibeli oleh rakyat berdasarkan kesadaran patriotik rakyat AS saat itu.
Tidak hanya di situ, karena kebijakan paska PD II yang menuntut AS untuk membangun kembali Eropa Barat dan Jepang, maka elemen ekonomi kembali dikerahkan untuk mendanai kebijakan tersebut. Melalui hutang publik, pemerintah AS membiayai pembangunan kembali Eropa Barat dan Jepang untuk bisa bangkit kembali dan menjadi lini depan pertahanan AS dalam menghadapi blok komunis Rusia dan China pada era Perang Dingin selanjutnya. Dalam era Perang Dingin ini selanjutnya negara yang kuat secara ekonomi mempunyai kemampuan untuk melakukan ”perang ekonomi” seperti dalam hal produksi dan kontrol senjata, embargo, manipulasi fiskal, blokade jalur-jalur perdagangan, hingga blokade negara sasaran terhadap mata uang asing dan sumber daya alam strategis.
Semua aktifitas tersebut di atas sudah tentu dilakukan dalam perspektif keamanan nasional dan pertahanan negara. Bahkan sistem ekonomi dan moneter internasional saat ini masih berakar pada sistem Bretton Woods yang disepakati pada tahun 1944 di kota Bretton Woods, New Hampshire, AS. Sistem Bretton Woods ini merupakan kesepakatan dari negara-negara pemenang PD II (Uni Soviet hanya hadir sebagai peserta, dan bukan sebagai penanda-tangan kesepakatan) untuk mendirikan sistem ekonomi dan moneter internasional yang lebih stabil dengan mempromosikan nilai nilai liberal, demokrasi dan perdagangan bebas sebagai upaya negara-negara pemenang PD II (negara peserta PD I dan II adalah negara yang sudah mempunyai sistem industrialisasi yang kuat bahkan sebelum PD I dan II berlangsung) untuk menjadikan dunia lebih aman dan sejahtera (security and prosperity purposes). Sistem ini paling tidak bertumpu pada premis kesepakatan yaitu: dipusatkannya akumulasi kapital di wilayah Amerika Utara dan Eropa Barat, disepakatinya kepemimpinan AS dalam sistem ekonomi dan moneter internasional, dan disepakatinya bantuan negara-negara maju tersebut untuk melakukan percepatan pembangunan negara-negara di belahan ”dunia ketiga” yang baru memasuki era dekolonisasi. IBRD (International Bank for Reconstruction and Development / World Bank, IMF, dan GATT (General Agreement on Tariff and Trade) yang menjadi cikal bakal WTO (World Trade Organization) adalah contoh-contoh institusi dan kesepakatan yang terbentuk dari hasil sistem Bretton Woods.
Dari fakta di atas jelas terlihat bahwa kekuatan ekonomi menghasilkan kekuatan militer, dan seterusnya kekuatan militer berfungsi untuk mengamankan kepentingan ekonomi suatu bangsa, hingga akhirnya menjadi suatu siklus yang berkelanjutan. Sebagai ilustrasi, hingga periode 2007 – 2008, anggaran pertahanan AS adalah lebih besar dari gabungan 168 negara di bawahnya dan 10 kali lebih besar dari gabungan lima pesaing terdekatnya seperti China, Jepang Rusia, Perancis dan Inggris dimana masing-masing anggaran pertahanannya sebesar 4%-5% dari total anggaran pertahanan global. Sebagai perbandingan, sekalipun jumlah anggaran pertahanan AS tersebut sangat besar, jumlah tersebut hanyalah 3.7% GDP Amerika Serikat, jauh lebih kecil dari 10% GDP yang dialokasikan oleh Saudi Arabia.
Sebagai sarana pembangunan, selanjutnya keberhasilan pengelolaan elemen ekonomi memberikan negara kekuatan baru dalam hal kapital, teknologi dan sumber daya alam yang selanjutnya dapat ditransformasikan sebagai kekuatan militer dan kekuatan-kekuatan nasional lainnya dalam perspektif pelaksanaan keamanan nasional dan pertahanan negara. Sebagai contoh, setelah Perang Dingin usai, Rusia tidak dapat berkompetisi secara ekonomi dengan negara-negara demokratik lainnya yang sudah terlebih dahulu membuka diri. Kultur inefisiensi ekonomi dan ekonomi terpusat telah menghancurkan sektor bisnis, investasi dan inovasi di Rusia selama kurun waktu 45 tahun hingga akhirnya membuat runtuhnya perekonomian Rusia.
Oleh karena itu, dalam keadaan kondisi suplai gas dan minyak bumi yang sedang mengalami beberapa disrupsi di kawasan Timur Tengah, pemerintah Rusia di era Vladimir Putin kembali menggunakan strategi eksploitasi sumber daya alam termasuk gas dan minyak bumi untuk memenuhi permintaan global yang meningkat akan kedua komoditi tersebut. Akibatnya kebijakan ini dapat mendongkrak GDP Rusia sebesar 380% dari tahun 2000 hingga 2006. Keuntungan yang diperoleh dari sektor minyak inilah yang telah memungkinkan pemerintah Rusia untuk mendanai kembali peningkatan anggaran militer termasuk dengan dimilikinya peluru kendali antar-benua jenis baru (new intercontinental ballistic missiles), pesawat tempur dan persenjataan-persenjataan lainnya dalam rangka merevitalisasi ulang kebijakan-kebijakan keamanan nasional, pertahanan negara dan luar negeri dari pemerintah Rusia. Pembangunan suatu bangsa / national building di Rusia dalam meningkatkan kualitas barang-barang konsumen yang berbasis teknologi seperti sistem informasi, selanjutnya juga akan memungkinkan teknologi-teknologi ini digunakan dalam mengimprovisasi kekuatan militer Rusia.
Di era globalisasi ini terdapat perubahan konstelasi ekonomi dimana terdapat peralihan kekuatan ekonomi dari negara industri besar ke negara berkembang dan perusahaan multinasional. Sementara negara berkembang semakin maju perekonomiannya karena memanfaatkan transfer kapital dan teknologi dari negara maju ke negara berkembang untuk kepentingan industri dengan biaya yang lebih murah, maka perusahaan multinasional semakin ekspansif dan memiliki daya tawar di negara tempat mereka melakukan investasi (host country).
Hal ini kemudian menambah kompleksitas ekonomi politik suatu negara, dimana pertumbuhan ekonomi yang disebabkan oleh suntikan kapital dari luar negeri, pada saat yang bersamaan membuat pemerintah untuk berhati-hati agar tidak terjadi pelarian modal ke luar negeri (capital outflow) yang selanjutnya akan berdampak pada keamanan dan pertahanan suatu negara. Selain itu, negara yang perusahaan multinasional-nya melakukan ekspansi ke luar negeri, pasti akan semakin kuat posisi nya dalam hal mempengaruhi negara lain yang dimana hal ini juga berdampak pada keamanan nasional dan pertahanan negara asal dari perusahaan-perusahaan multinasional tersebut. Kekuatan soft dan smart power dalam bentuk keunggulan ekonomi dan teknologi inilah yang kemudian menjadi pengaruh strategis dari suatu negara di lingkup internasional.

Trend Pertahanan dan Keamanan di Asia

Pertumbuhan ekonomi negara-negara di kawasan Asia berdampak pada tiga hal, yaitu: semakin meningkatnya kebutuhan akan sumber daya ekonomi seperti minyak dan gas bumi, perebutan investasi asing, hingga penguatan kekuatan militer masing-masing negara. Kekuatan ekonomi dan militer merupakan dua elemen kekuatan nasional yang relatif mudah untuk diukur berdasarkan GDP, standar tingkat hidup, hingga anggaran dan jumlah belanja pertahanan / militer suatu negara.
Mengikuti pertumbuhan ekonomi di Asia dimana dikatakan negara-negara Asia menjadi semakin kaya (wealthier Asians afford more defense) selama sekitar 10 tahun terakhir ini (paska krisis Asia 1997), selain Republik Demokratik Rakyat Korea (Korea Utara), paling tidak terdapat peningkatan kekuatan militer di 6 negara besar Asia yaitu Rusia, China, India, Republik (Korea Selatan) dan Jepang. Tidak itu saja, karena ternyata negara-negara Asia termasuk yang paling banyak mengimpor sistem persenjataan dari negara barat atau global north. Secara umum, kekuatan ekonomi nasional dapat digunakan untuk menangkal calon lawan termasuk militer dari negara lain. Ketergantungan AS terhadap pasar China termasuk dalam hal produksi dan penjualan hasil produksi, serta ketergantungan pada sumber minyak di Timur Tengah, pada level tertentu akan menangkal AS secara militer dan non-militer.
Dimilikinya kekuatan nuklir dan modernisasi angkatan bersenjata oleh beberapa negara seperti China dan India diduga kuat oleh banyak prediksi akan memicu perlombaan senjata, pengembangan senjata nuklir, modernisasi kekuatan militer (termasuk dengan teknologi informasi) serta ekspansi blue-water navy di kawasan Asia, yang secara regional komitmen pertahanannya belum bisa dikatakan solid. Kekuatan militer sebagai akibat perlombaan senjata ini yang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi negara-negara di Asia ini dapat menyebabkan berbagai manuver geopolitik yang mengarah kepada sistem keamanan Asia yang rawan terhadap rivalitas, konfrontasi dan krisis sebagaimana yang sudah pernah terjadi di Eropa pada masa lalu.
Hingga tahun 2008, selain persenjataan non-konvensional-nya yang diperkirakan mencapai 161 hulu ledak ICBM (Intercontinental Ballistic Missiles) dengan jangkauan 13.000 KM, persenjataan konvensional China juga merupakan yang terkuat di kawasan selain Republik Demokratik Rakyat (Korea Utara) dan Republik Korea (Korea Selatan). Untuk alutsista China, kecanggihan dan modernitas persenjataan China yang sebagian merupakan produksi dalam negeri relatif tidak tertinggal dibandingkan milik Republik Korea (Korea Selatan), Taiwan, dan Jepang yang dipasok AS.
Secara umum, di kawasan Asia Tenggara kekuatan militernya sebagian besar masih bergantung dari pengadaan luar negeri, dengan Vietnam mayoritas dipasok oleh Rusia; Singapura mayoritas dipasok oleh Perancis dan AS; Malaysia oleh Inggris, Perancis, AS dan Rusia; serta Thailand oleh AS, Inggris, dan China. Sementara militer Indonesia, khususnya matra udara dan laut juga kurang lebih masih sama kondisi ketergantungannya sebagaimana negara-negara Asia Tenggara lainnya. Untuk kawasan Asia Tenggara ini, yang perlu digaris bawahi adalah Vietnam yang tergolong sebagai salah satu negara dengan kekuatan konvensional matra darat terbesar yang bahkan mengalahkan Taiwan dan Jepang yang mendapat dukungan penuh dari AS (lihat tabel 2).
Menurut Kent E. Calder (Defense and Security Affairs in Asia), negara-negara besar Asia-Oceania selain Jepang dan China yang mencakup Rusia, India, Republik Korea (Korea Selatan), Taiwan, Australia, Indonesia dan Vietnam melihat sistem keamanan regional lebih dari perspektif keamanan nasionalnya masing-masing dibandingkan dari perspektif kerjasama multilateral. Hal inilah yang menurut Calder dianggap sebagai penyebab belum efektifnya beberapa forum keamanan regional seperti APEC, Asean Regional Forum dan ASEAN dalam menjamin sistem keamanan regional yang kompak dan solid. Dalam prediksinya, Calder mengatakan bahwa kekuatan strategis negara-negara Asia ini akan meningkat dan berakumulasi pada persaingan seiring dengan ekspansi ekonomi masing-masing negara. Berikut adalah gambaran umum mengenai perbandingan Anggaran dan Kemampuan Konvensional Militer di Kawasan.

Tabel 1
Anggaran Militer Terbesar di Kawasan Asia Timur dan Tenggara (Juta US Dollar)
Sumber: Stockholm Peach Research Institute (SIPRI, 2008)
Tabel 2
Kekuatan Militer Konvensional di Kawasan Asia Timur dan Tenggara

Sumber: World Military Balance 2007

Untuk Indonesia sendiri, selama 5 tahun terakhir DPR-RI lewat Komisi I bersama pemerintah telah berhasil menaikkan anggaran pertahanan dari tahun 2005 – 2010 sebesar 85% (sekitar Rp. 18.7 Triliun) dengan rata-rata pertumbuhan per-tahunnya sebesar 13.61 % (Rp. 3.744 Triliun) seperti yang terlihat pada grafik berikut ini.

Tabel 3

Sumber: Komisi I DPR-RI

Melihat persaingan yang cukup intens di lingkup regional dan internasional, maka tidak ada opsi lain dari Indonesia selain membangun kemampuan ekonominya jika ingin bisa bersaing di masa mendatang, dimana untuk jangka panjang akan meningkatkan kekuatan pertahanan dan melebarkan pengaruhnya di kawasan regional dan global. Indonesia dapat dikatakan memiliki hampir seluruh prasyarat potensi natural yang mencakup geografi, demografi dan SDA. Keberhasilan AS menjadi negara adidaya tidaklah lepas dari kebijakannya dalam menyedot imigran dari berbagai belahan dunia untuk membangun bangsa Amerika.
Berdasarkan sejarah, kekuatan regional dan global (regional and global power) cenderung memiliki sumber daya manusia yang besar dan teritorial yang luas serta kaya akan sumber daya alam. Jika hal ini dapat dikelola dengan baik pasti akan berdampak positif bagi tujuan nasional. Namun apabila tidak dapat dikelola dan ditransformasikan menjadi kekuatan nasional ril / aplikatif, maka kekuatan natural tersebut pasti akan berdampak negatif dan malah akan menimbulkan ancaman bagi negara tersebut. Banyaknya pengangguran karena kelebihan populasi; tidak terjaganya teritorial dengan benar di suatu negara (ungoverned spaces / territories), yang akhirnya bisa digunakan sebagai medium tindakan ilegal seperti penyelundupan dan sarang terorisme; serta pemanfaatan SDA yang tidak maksimal untuk kepentingan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan domestik adalah merupakan contoh dari fenomena tersebut.

Penyiasatan Pembangunan dan Solusi Ekonomi Pertahanan di Indonesia

Tujuan kemampuan pertahanan Indonesia adalah untuk menciptakan daya tangkal dalam kerangka menjamin keamanan nasional Indonesia, menopang posisi diplomasi di dunia internasional, membantu pemerintah sipil sesuai peraturan dan perundang-undangan, dan sebagai upaya pertahanan negara jika penangkalan gagal dilakukan. Sejalan dengan tujuan tersebut, pembangunan kekuatan TNI secara ideal diarahkan untuk dapat menghadapi seluruh spektrum ancaman baik yang bersifat simetris, asimetris, konvensional (tradisional), dan non-konvensional (non-tradisional).
Pada kenyataannya, upaya menghadapi ancaman non-tradisional yang sering merupakan bagian dari Operasi Militer Selain Perang (OMSP) tidaklah lebih murah dibandingkan pembangunan kekuatan TNI untuk kepentingan menghadapi ancaman konvensional / tradisional. Sebagai ilustrasi, penambahan Rp. 5 Triliun / tahun saja untuk merawat dan mengadakan radar, kuantitas dan kualitas pos perbatasan, rantis, helikopter, pesawat dan kapal patroli, pesawat tempur dan kapal pemburu cepat, diperkirakan dapat mengurangi kerugian negara dari berbagai aktifitas ilegal mining, logging atau fishing sebesar Rp. 20 Triliun / tahun.
Selain itu, untuk pelaksanaan OMSP seperti operasi kemanusiaan dalam negeri (al.Tsunami Aceh), diperlukan juga kekuatan TNI yang sangat besar dan memerlukan rotasi nasional secara besar-besaran. Sebagai contoh, untuk menghadapi kompleksitas ancaman di wilayah perbatasan darat Kalimantan, Papua dan NTT dari ancaman non-konvensional / non-tradisional diperlukan satuan kekuatan darat yang besar dan kuat. Hal ini tentu sama halnya dengan dibutuhkannya proyeksi kekuatan laut dan udara yang memadai secara kuantitas dan kualitas untuk mengamankan perbatasan dan penegakan kedaulatan Indonesia di laut dan udara, disamping tentu saja untuk kepentingan menjaga stabilitas kawasan.
Untuk pencapaian tujuan nasional, maka Indonesia perlu menyiasati kebijakan dan strategi ekonomi pertahanan dalam memenuhi kepentingan pertahanan negara sebagai bagian dari usaha mencapai tujuan nasional. Adapun sumber permasalahan ekonomi pertahanan di suatu negara secara umum bersumber dari empat hal yaitu: Ketidaksesuaian antara strategi militer, pemilihan alutsista dan pendanaan; Proses akuisisi sistem persenjataan yang tidak efektif dan efisien; Permasalahan pada basis-basis industri pertahanan; dan Peningkatan biaya pegawai / man-power dan fasilitas pertahanan.
Selanjutnya, kemampuan daya tangkal, kesiapan operasional dan ketahanan operasional yang dimiliki oleh TNI dalam upaya mempertahankan kepentingan nasional NKRI berbanding lurus dengan implementasi dari kebijakan dan strategi Keamanan Nasional, Pertahanan Negara, Pemilihan Alutsista dan Penyiasatan Pengadaan serta Pengembangan Alutsista secara berkelanjutan. Dalam perspektif ekonomi pertahanan, terdapat empat dimensi yang harus menjadi perhatian untuk mencari solusi optimalisasi alutsista TNI : Reformasi strategi militer, persyaratan alutsista, dan proses pendanaan; Perbaikan proses akuisisi alutsista; Revitalisasi industri pertahanan; dan Reformasi sistem SDM di lingkungan Departemen Pertahanan dan TNI.
Berdasarkan keempat dimensi tersebut, beberapa kebijakan perlu diprioritaskan. Pertama, melakukan improvisasi strategi jangka panjang dan perencanaan sumber daya untuk kepentingan pertahanan, serta melakukan improvisasi pemilihan sistem persenjataan. Jika hal ini sudah dapat dilakukan, peningkatan stabilitas dalam hal program dan pendanaan di sektor pertahanan pasti dapat dicapai. Kedua, perlunya regulasi untuk penciptaan kualitas yang lebih tinggi dan biaya rendah dari industri pertahanan yang ada saat ini. Ketiga, menempuh langkah nyata dalam membangun industri pertahanan dalam negeri yang sehat dan responsif. Keempat, mengembangkan efisiensi dan efektifitas pembiayaan personil dan fasilitas pertahanan.

Alternatif Solusi Pengembangan Industri Pertahanan / Strategis Dalam Negeri ke Depan

Fakta historis membuktikan bahwa industri pertahanan / strategis dalam negeri yang kuat berdampak positif terhadap perekonomian dan pertahanan negara. Berdasarkan pengalaman berbagai negara, dalam rangka menciptakan industri pertahanan / strategis yang kuat, diperlukan berbagai kebijakan yang mencakup beberapa hal sebagai berikut:

– Proteksi Pasar
Negara perlu melakukan proteksi pasar domestik secara terukur sampai dengan produsen mengalami tahap kedewasaan produksi dalam pasar / tahap mature. Cara ini dapat ditempuh antara lain dengan memberikan jaminan akuisisi oleh pemerintah terhadap industri pertahanan (multi-years contract). Untuk menghidupkan kemandirian industri pertahanan perlu ada pasar karena tidak ada teknologi yang berlanjut tanpa ketersediaan pasar.

– Dukungan Kemajuan Iptek dan Asistensi Teknis
Negara perlu memberikan dukungan yang signifikan terhadap para ilmuwan dan peneliti yang terlibat dalam penciptaan alutsista. Cara lain yang dapat dilakukan dalam hal ini adalah dengan menyediakan dana penelitian dan pengembangan (litbang) yang mencukupi, memberikan asistensi teknis untuk perusahaan yang baru berkembang dan relatif berukuran kecil, memfokuskan diri pada sektor-sektor teknologi yang dianggap kritikal, melakukan berbagai upaya bersama antara pemerintah dan swasta dalam hal litbang, dan mengeluarkan regulasi yang mengharuskan penyisihan profit perusahaan untuk litbang di tahun-tahun berikutnya.

– Penyediaan Dana Investasi dan Fasilitas Keuangan Lainnya
Cara ini dapat ditempuh antara lain melalui penyediaan pinjaman dan dana investasi bagi kepentingan industri pertahanan melalui berbagai mekanisme khusus. Fasilitas penyediaan dana ini dapat ditingkatkan bagi perusahaan industri dalam negeri yang berhasil melakukan ekspor. Selanjutnya, pemerintah dapat membuat regulasi yang menetapkan suku bunga pinjaman yang tidak membebani bagi sektor industri pertahanan, memberikan insentif khusus bagi perusahaan asing yang ingin terlibat dalam pengembangan industri pertahanan dalam negeri, memberikan insentif pajak termasuk fasilitas pengembalian pajak tidak langsung kepada industri pertahanan dalam negeri, memberikan subsidi bahan mentah bagi produsen industri pertahanan dalam negeri, dan memberikan fasilitas kredit pembayaran pajak bagi investasi litbang dan komersialisasi teknologi yang dikembangkan di tingkat nasional maupun lokal (di tingkat daerah).

– Target Pencapaian Produktifitas, Kualitas dan Kuantitas
Pemerintah harus mempunyai blueprint peningkatan standar industri pertahanan untuk mencapai standar industri pertahanan yang lebih tinggi dari level saat ini. Untuk mencapai target ini, diperlukan berbagai terobosan yang antara lain dengan mempergunakan strategi offset, sebagai salah satu cara untuk melakukan inovasi sistem pembelian senjata. Pengertian ini mengacu pada pembelian atau investasi timbal balik yang disepakati pemasok senjata sebagai imbalan dari kesepakatan yang dilakukan. Ada dua tipe offset yang bisa diajukan oleh Indonesia. Pertama adalah licensed production, yaitu transfer teknologi oleh negara produsen kepada Indonesia dan yang kedua adalah turnkey project / cooperation, dimana dalam hal ini Indonesia dilibatkan dalam pembuatan komponen peralatan militer yang tengah dipesan, selain itu juga menghasilkan peralatan militer yang sama untuk memenuhi pesanan dari negara produsen maupun pasar internasional. Sebagai target, dalam 5 tahun ke depan Indonesia seharusnya sudah dapat menghasilkan produk iptek pertahanan dan keamanan yang antara lain mencakup sistem peluru kendali, sistem turret kendaraan tempur, pesawat udara nir awak (unmanned aerial vehicle), kapal patroli cepat, wahana bawah air, komponen pesawat udara dan radar, alat komunikasi dan satelit, serta iptek pendukung keamanan, sebagaimana sudah dicanangkan oleh Buku Putih Pertahanan RI tahun 2008.

– Sinergi Sektor Sipil & Militer
Upaya lainnya adalah dengan melakukan integrasi sektor sipil dan militer dalam hal industri pertahanan dengan memperhatikan 3 hal: penggunaan dual-use untuk kepentingan litbang dengan persyaratan litbang yang sama; dual-use untuk lahan industri dengan infrastruktur teknis, produksi dan dukungan yang sama; serta dual-use penggunaan peralatan, khususnya suku cadang, peralatan, software yang juga memiliki kesamaan.

Kesimpulan
Ekonomi dalam perspektif kekuatan nasional adalah serangkaian kekuatan potensial, kekuatan ril, dan kemampuan dalam mentranformasi kekuatan potensial tersebut menjadi kekuatan ril yang selanjutnya menjadi dasar bagi elemen nasional lainnya seperti elemen politik, diplomasi, militer, intelijen, teknologi, informasi, penegakan hukum dan sosial-budaya. Ekonomi dalam perspektif kekuatan nasional pada saat yang bersamaan adalah ends, ways dan means, dimana ekonomi dapat dikategorikan sebagai tujuan, perangkat nasional, dan cara suatu negara dalam mencapai tujuan nasionalnya.
Selain dengan perencanaan dan implementasi holistik / strategis dalam membangun perekonomian negara secara nyata dan berkesinambungan, ekonomi pertahanan negara yang kuat serta peningkatan dan optimalisasi kemampuan pertahanan negara tidak dapat dicapai hanya dengan meningkatkan anggaran pertahanan semata.
Diperlukan kemauan politik yang kuat dari para pembuat kebijakan untuk melakukan rasionalisasi dan efisiensi anggaran pertahanan; menjaga kesinambungan antara kebijakan, strategi dan pengadaan alutsista; memelihara keseimbangan yang proporsional dan terencana dalam hal pengadaan alutsista yang bersumber dari dalam dan luar negeri; memutahirkan pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan negara; mempercepat pemberdayaan dan pengembangan industri pertahanan / industri strategis dalam negeri; serta memanfaatkan kerja sama internasional dalam pengembangan strategi pertahanan / militer dan teknologi pertahanan.
Secara keseluruhan, kemampuan negara dalam implementasi hal-hal tersebut di atas akan mempengaruhi kemampuan negara dalam membiayai / memenuhi kebutuhan pertahanan negara sebagai bhayangkari kedaulatan, keselamatan dan keutuhan NKRI serta keselamatan bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

REFERENSI

Center for Technology and National Security Policy at National Defense University, Seeing the Elephant: The U.S. Role in Global Security. Edited by Hans Binnendijk & Richard Kugler. (National Defense University Press and Potomac Books, Inc, Washington D.C.: 2006).

Departemen Pertahanan RI, Analisa Lingkungan Strategis 2008 – 2018: Implikasi Bagi Pertahanan. (Jakarta: Oktober 2008).

Jacques S. Gansler, Defense Conversion. (MIT Press: 1996).

John Collins, Military Geography. (National Defense University Press, Washington, D.C.: 1998).

Komisi I DPR-RI, Laporan Penelitian tentang Sistem Pertahanan & Manajemen Alutsista Negara Republik Indonesia 2004 – 2009. (Jakarta: September 2009).

Wibawanto Nugroho, Optimalisasi TNI Dihadapkan Pada Spektrum Ancaman dan Tantangan Tugas TNI ke Depan.

U.S. Army War College, Guide to National Security Issues Volume I: Theory of War and Strategy, 3rd Edition (Revised and Expanded). Edited by J. Boone Bartholomees, Jr. (Department of National Security and Strategy: June 2008).

U.S. Army War College, Guide to National Security Issues Volume II: National Security Policy and Strategy, 3rd Edition (Revised and Expanded). Edited by J. Boone Bartholomees, Jr. (Department of National Security and Strategy: June 2008)

2 Komentar »

  1. Ini Tulisan yang dibuat oleh Ketua Komisi I DPR RI periode 2004 – 2009, Theo Sambuaga bersama dengan Wibawanto Nugroho. Jadi tolong agar ditulis siapa pengarangnya.

    Komentar oleh Brainhawk — Juni 30, 2012 @ 2:46 pm | Balas

    • Saya kurang sependapat karena sebagian dari tulisan ini adalah salah satu disertasi seorang Pamen yang sedang mengikuti sespim tni tahun 2009

      Komentar oleh Gustaf Al attas — Juli 19, 2012 @ 2:37 am | Balas


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: